Oleh: pnpmkarimun | 30 Januari 2014

BANTUAN MASYARAKAT “Kucuran Dana ke PNPM Dinilai Politis”

solo pos

Solopos.com, SOLO—Setelah bertahun-tahun menolak menganggarkan dana pendamping bagi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri, tahun ini Pemkot menarik sikapnya. Dana sebesar Rp380 juta telah disiapkan untuk mendukung program yang dimulai sejak 2007 itu. Kebijakan ini pun dituding sebagai manuver politik jelang kontestasi pemilu legislatif (pileg) 2014.

Pengamat politik dari Universitas Sebelas Maret (UNS), Muh Jamin, mengatakan ada dua asumsi yang melandasi Pemkot akhirnya mengamini program pemerintah pusat tersebut. Asumsi pertama, Pemkot mulai sadar akan pentingnya PNPM bagi penguatan ekonomi masyarakat. Asumsi lain, pengambil kebijakan ingin membentuk citra positif di tahun politik. Jamin menilai asumsi terakhir paling rasional mengingat timing-nya dilakukan jelang pileg.

“Pengambil kebijakan otomatis mendapat kredit tersendiri dengan penganggaran ini. Citra pribadi dan parpolnya bakal lebih terangkat,” ujarnya saat dihubungi solopos.com.

Sebagai informasi, sejak 2008 Pemkot setengah hati menerima PNPM Mandiri. Hal ini ditunjukkan dengan keengganan Pemkot memberikan fresh money sebagai dana pendampingan. Wali Kota Solo, Joko Widodo dan Wakil Wali Kota, F.X. Hadi Rudyatmo, kala itu pun dinilai sedang memainkan strategi politik. Diketahui, partai dua petinggi Solo ini berseberangan dengan parpol pemimpin di tataran pusat.

“Merujuk etika birokrasi, seharusnya hal ini tidak perlu terjadi. Pejabat Pemkot harus objektif melihat program pemerintah pusat, jangan asal menolak. Lebih-lebih karena tendensi politik,” tuturnya.

Lebih jauh, Jamin memprediksi masih banyak lagi kebijakan pro-rakyat yang diluncurkan Pemkot dalam waktu dekat. Dia berharap langkah tersebut benar-benar tulus melayani alih-alih menjadi legitimasi politik sesaat.

Kepala Badan Perencanaan Pemberdayaan Daerah Solo, Agus Djoko Witiarso, membenarkan tahun ini Pemkot mengucurkan Rp380 juta untuk pendampingan PNPM. Agus menerangkan dana itu mengambil porsi 5% dari total bantuan PNPM sebesar Rp7,1 miliar. “Penganggaran ini sudah sesuai komitmen pusat dan daerah. Nanti dananya langsung dikirim ke rekening lembaga keswadayaan masyarakat (LKM) sebagai bantuan hibah,” ujarnya.

Pihaknya tak menampik selama ini Pemkot belum pernah menganggarkan fresh money untuk pendampingan program. Pemkot, imbuhnya, baru sebatas memberikan sharing program berupa perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) dan bantuan posyandu. Agus menolak penganggaran Dana Daerah untuk Program Bersama (DDUPB) itu tahun ini dinilai politis.

“Lebih ke membangun sinergi daerah dan pusat dalam pemberantasan kemiskinan. Yang penting programnya tepat sasaran.”

Hal senada diutarakan Wali Kota, F.X. Hadi Rudyatmo. Disinggung kenapa kebijakan tersebut baru diterapkan tahun ini, Rudy mengaku hanya mengikuti instruksi pusat. “Aturan pemerintah pusat kan gitu. Tahun depan kalau dananya ada ya dianggarkan lagi,” tandasnya.

Sumber : http://www.solopos.com


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: