Oleh: pnpmkarimun | 25 Oktober 2013

Kundur Resmi Jadi Kabupaten

Peta wilayah Kabupaten Kundur saat masih masuk dalam Kabupaten Karimun.

Peta wilayah Kabupaten Kundur saat masih masuk dalam Kabupaten Karimun.

Tanjungpinang – Setelah melalui proses panjang dan membutuhkan perjuangan sekitar tiga tahun, akhirnya Kepulauan Kundur resmi jadi kabupaten. Keputusan Kundur menjadi kabupaten dan berpisah dari kabupaten induknya Karimun, itu sesuai dengan hasil rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Kamis (24/10) siang.

Rapat paripurna DPR RI yang mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Otonom Baru (DOB) di Gedung Nusantara II, Jakarta. Intinya menyetujui 65 pemekaran wilayah, salah satunya Kabupaten Kepulauan Kundur yang berada di wilayah Provinsi Kepritiga daerah lainnya dari Provinsi Kepri yang diajukan untuk dimekarkan masih harus terus berjuang. Ketiga daerah ini yaitu, Natuna Selatan, Natuna Barat dan Bintan Utara.

Sementara, Gubernur Kepri HM Sani menyebutkan terbentuknya Kepulauan Kundur menjadi Kabupaten terbaru di Provinsi Kepri adalah perjuangan semua masyarakat. Sani mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Kepri, khusus masyarakat Kundur. Karena apa yang diharapkan masyarakat Kundur sudah terwujud.

”Terbentuknya Kabupaten Kepulauan Kundur ini diterima semua pihak. Tidak ada perselisihan, kita memang harus saling dukung-mendukung untuk kemajuan bersama serta harus menjaga persaudaraan. Walaupun Kundur sudah terpisah dari Karimun, rasa persaudaraan dengan kabupaten induk juga harus tetap dijaga,” tegasnya.
Sani berharap dengan lahirnya Kepulauan Kundur bisa membuat masyarakat Kundur lebih sejahtera.

“Saya masih rapat, inilah yang bisa saya sampaikan kepada masyarakat kita di Kundur dan Karimun. Dan termasuk masyarakat Kepri,” kata Sani singkat.

Saat dikonfirmasi, Anggota DPR RI asal Riau, Asman Abnur membenarkan bahwa proses paripurna tengah berlangsung, di mana seluruh fraksi menyampaikan pandanganya tentang DOB ini.

“Atas pertimbangan kesembilan Fraksi, wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan yang memimpin paripurna akhirnya mengetok palu menyetujui 65 RUU DOB. Termasuk di dalamnya Kabupaten Kepulauan Kundur dari Kepri. Saya tidak ingat berapa jumlah provinsi dan daerah tingkat dua yang disetujui DPR. Tapi totalnya ada 65,” sebut Asman Abnur.

Dengan adanya hasil ini, Asman Abnur yang juga merupakan Ketua DPD PAN Kepri ini meminta, agar kedepannya proses pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat Kundur harus diutamakan. Sebab inilah tujuan dan cita-cita utama pembentukan DOB ini.

Ditanya mengenai proses selanjutnya, Asman mengatakan, ini prosesnya ditangan pemerintah pusat. Apakah ini digesa akhir tahun ini, atau awal tahun depan. Sebab ini juga akan berkaitan dengan pembahasan anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang akan dibagikan kepada seluruh DOB tersebut. “Tergantung keputusan Kemendagri dan Presiden SBY,” katanya.

Hal yang sama dikatakan Anggota Komisi X DPR RI dari Dapil Kepulauan Riau Herlini Amran, menyebutkan Kepulauan Kundur salah satu dari 65 Daerah Otonom Baru (DOB) yang sudah disahkan. Dan sudah disetujui di DPR RI melalui rapat paripurna. Fraksi PKS DPR RI setuju pembentukan Kepulauan Kundur.

“Fraksi PKS menyetujui pembentukan Kepulauan Kundur,” tegasnya.
Kata dia, setelah terbentuknya Kepulauan Kundur, diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga pertumbuhan daerah juga berkembang dengan cepat. Supaya, terwujud masyarakat yang tertib, damai dan mencegah konflik sosial.

“Jangan sampai Kepulauan Kundur terbentuk, menimbulkan konflik sosial,” harapnya.
Di tempat terpisah, Dewan Penyantun dan Penggerak Utama Badan Perjuangan Pembentukan Kabupaten Kepulauan Kundur (BP2K3), Abdul Malik mengaku cukup kaget menerima informasi, bahwa RUU DOB disahkan, dimana Kabupaten Kepulauan Kundur termasuk juga di dalamnya.

“Saya memang tidak pernah absen untuk urusan informasi terkini mengenai pembahasan DOB ini di DPR RI. Tapi jujur, dengan adanya kabar gembira yang cukup mengagetkan ini, saya hanya bisa mengucap syukur alhamdulillah tiada henti-hentinya. Karena perjuangan selama tiga tahun penuh berhasil juga,” ucap Malik dengan penuh rasa haru.

Malik mengatakan, jika pengesahan RUU di DPR RI jauh pada Oktober 2013 ini, berarti perjuangan pembentukan BP2K3 ini tepat berusia tiga tahun. Sebab awal langkah BP2K3 merancang pemekaran Kundur ini pada Oktober 2010 silam.

“Berarti usia perjuangan kami pas tiga tahun. Yang jelas ini adalah perjuangan bagi masyarakat Kundur supaya bisa lebih maju dalam hal ekonomi, pembangunan dan kesejahteraan. Itu yang paling penting bagi saya sebagai putra daerah, dan bukan kepentingan yang lain,” tukasnya.

Plt Bupati Wajib Eselon II
Setelah Kabupaten Kepulauan Kundur (K3) disahkan di DPR RI, maka tugas kepala daerah dalam hal ini Gubernur Kepri yang akan memilih siapa calon Pelaksana Tugas (Plt) bupati yang memimpin daerah pemekaran tersebut.
Abdul Malik, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemprov Kepri, menjelaskan, hak gubernur untuk menunjuk siapa Plt Bupati Kundur nanti.

“Paling lama enam bulan setelah disahkan, sudah harus ada Plt bupati yang ditunjuk,” katanya. Syarat menjadi calon Plt bupati adalah pejabat Eselon II yang masih aktif. Tidak bisa pejabat Eselon I, III atau IV. Namun, pejabat yang ditunjuk masih aktif sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Bisa ditunjuk pejabat Eselon kabupaten/kota atau provinsi.

Di Pemprov Kepri sendiri, banyak pejabat Eselon II yang layak menjadi calon Plt bupati Kabupaten Kepulauan Kundur. Termasuk Abduk Malik sendiri yang sudah senior. Dari segi pangkat, Abdul Malik sudah golongan IV C.

Harusnya, anggaran untuk menjalankan operasional Kabupaten Kepulauan Kundur tahun 2014 nanti sudah disiapkan di APBD Kepri tahun 2014 dan APBD Kabupaten Karimun selaku kabupaten induk.Sebab, Plt bupati akan dipilih minimal enam bulan sejak disahkan atau sekitar bulan Maret atau April tahun 2014, sudah ada plt bupati yang mengurusi kabupaten baru tersebut.

Namun, bupati yang baru tugasnya bukan mengurusi masyarakat. Dia hanya diberi tugas untuk mempersiapkan pemilihan kepala daerahnya serta memparsiapkan kantor.Sebab, Plt kepala daerah kabupaten/kota pemekaran bertugas menyiapkan pemilihan bupati definitif atau pilihan langsung masyarakat.

“Satu tahun sudah habis bisa melaksanakan pemilihan kepala daerah, maksimal dua tahun. Jika tak bisa dikerjakan dalam dua tahun, maka Plt bupati yang dipilih akan diganti dan bisa diambil alih langsung gubernur,” jelasnya lagi. (Taufik-martunas)

 

Sumber : http://tanjungpinangpos.co.id


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: