Oleh: pnpmkarimun | 28 Agustus 2013

Pengerjaan RTLH Tahun 2013 di Karimun Belum Dimulai

Sabtu, 13 July 2013 00:00

KARIMUN (HK) – Pelaksanaan program rehab rumah tidak layak huni (RTLH) oleh Pemerintah Kabupaten Karimun bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Kepri  sampai saat ini tak kunjung dikerjakan.  Padahal masayarakat penerima sangat membutuhkan fasilitas tersebut.
Sekretaris Daerah Kabupaten Karimun,  TS Arief Fadillah kepada Haluan Kepri mengatakan, saat ini jumlah rumah yang akan direhab sudah ditetapkan sebanyak 750 unit se Kabupaten Karimun. Tinggal menunggu SK dari tim Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) serta SK dari Provinsi Kepri.

“Jika SK dari dua pihak tersebut sudah keluar maka kita sudah mulai bekerja. Kelompok masyarakat yang mengerjakannya kan sudah ada, jadi diharapkan karena waktu hanya beberapa bulan lagi (menjelang akhir 2013), maka pembangunan itu harus cepat dilaksanakan karena memang masyarakat sangat menunggu dan mengharapkan ini,” kata  Arief, kemarin.

Diharapkan semua kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus proaktif dan tanggap dengan pekerjaan yang sudah menanti karena  semua adalah pelayan masyarakat.

Apakah ada batas waktu yang ditetapkan untuk segera mengerjakannya, Arief hanya berharap dalam semester tiga ini pembangunan sudah bisa dimulai dan mulai tampak pengerjaannya.  Menurutnya saat ini sudah memasuki triwulan ke tiga dan pengerjaannya sudah bisa dimulai.

Disinggung masalah dana sebesar Rp20 juta setiap unit rumah yang direhab, sementara harga kebutuhan pokok termasuk material merangkak naik akibat imbas dari kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), sehingga dalam anggaran tersebut apakah ada penambahan. Menurut Arief dananya sebetulnya sudah ada, namun untuk menambah anggaran Pemkab Karimun sudah menyampaikan dan mengusulkan kepada Pemprov Kepri.

“Kalaupun disana sudah diketok palu, mudah-mudahan di APBD Perubahan bisa di revisi dan diputuskan, tapi yang jelas kemungkinan desain rumahnya akan dikurangi. Kalau itu harganya sudah terlalu anjlok dan memberatkan masyarakat, ini kan permasalahannya kelompok masyarakat yang bisa mengerjakannya atau tidak, karena kan sistim pengerjaannya melalui kelompok masyarakat,” katanya.

Sebenarnya kata  Arief, kalau memang memberatkan masyarakat yang mengerjakan maka nanti akan dipelajari lagi dan dikaitkan dengan kemampuan daerah. Bisa jadi pada program tahun beriktunya atau 2014 baru bisa dipelajari.

Dalam hal ini menurut Arief, Kepala Dinas Sosial, Indra Gunawan harus melakukan evaluasi, apakah mampu atau tidak dengan anggaran yang sudah ada diteruskan pengerjaannya. Jika tidak maka akan kita pelajari di APBD Perubahan dan nanti mereka akan berembuk dengan kelompok masyarakat. Yang jelas diharapkan eksennya sudah bisa dimulai.

“Jumlah anggaran keseluruhannya saya tidak ingat, hanya jumlah rumah yang mendapatkan program RTLH saja yang saya ingat, yakni 750 rumah. Jadi tinggal dikalikan saja Rp20 juta setiap rumah maka segitulah anggarannya,” pungkasnya.(gan)

sumber : http://www.haluankepri.com


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: